Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Dapur Sehat, Klinik Pratama, dan Gereja Pniel di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru diresmikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, pada Selasa (4/6). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan untaian bunga dan penandatanganan prasasti oleh Plt Dirjenpas.
Plt Dirjenpas didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel), Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Said Mahdar, dan Kalapas Banjarbaru, I Wayan Nurasta Wibawa. Mereka mengajak para tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meninjau Dapur Sehat, Klinik Pratama, dan Gereja Pniel.
“Keracunan makanan adalah kejadian yang wajib dicegah dalam penyelenggaraan makanan. Dapur Sehat menjadi inisiatif penting untuk menjaga kualitas makanan di Lapas. Telah kita lihat bersama proses pengolahan makanan di dapur, ini merupakan proses untuk memberikan kesejahteraan bagi Warga Binaan,” ujar Reynhard dalam sambutannya.
“Selain itu, Klinik Pratama hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan karena Warga Binaan memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Keberadaan gereja juga dapat memfasilitasi Warga Binaan dalam melaksanakan ibadah,” tambahnya.
Reynhard menyebut bahwa pada tahun 2023, sebanyak 527 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau Dapur Sehat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Ini adalah upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk meningkatkan kualitas keamanan pangan.
“Pelayanan kesehatan makanan sangat diperlukan, maka izin laik higiene ini penting bagi dapur Lapas karena dapat memastikan kebersihan dan kualitas produk makanan yang disajikan bagi Warga Binaan,” ungkap Reynhard.
Reynhard juga menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda atas kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin. “Terima kasih kepada Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan daerah serta Aparat Penegak Hukum (APH) setempat atas bantuannya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham,” pungkas Reynhard.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan Kalapas Banjarbaru dan jajarannya. Menurutnya, peningkatan fasilitas seperti dapur, klinik, dan gereja adalah bukti nyata untuk mewujudkan Lapas yang bukan hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai tempat yang memberikan pelayanan kesehatan, spiritual, dan kesejahteraan yang layak bagi Warga Binaan.
“Lingkungan Lapas menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan. Kita terus mendukung upaya peningkatan fasilitas dan layanan di Lapas. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam mewujudkan pembangunan ini,” tutur Agus.
Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman, menyampaikan laporan terkait tiga fasilitas yang diresmikan. Dapur Sehat Lapas Banjarbaru adalah inovasi pelayanan yang telah memiliki lima sertifikat sebagai syarat pelayanan pengolahan makanan, di antaranya Sertifikat Laik Higiene, Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Tata Boga, Sertifikat Pengelolaan Air Bersih, Sertifikat Uji Ulang Timbangan Digital, dan Sertifikat Halal (menunggu terbit). Klinik Pratama juga telah mengantongi Izin Klinik Pratama dan Registrasi Fasyankes, serta Gereja Pniel, yang merupakan hibah dari Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Sei. Besar.
“Kami percaya bahwa ketiga fasilitas ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program pembinaan yang lebih holistik dan komprehensif. Ini juga sebagai upaya nyata peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan. Kami berharap dengan adanya fasilitas ini, Warga Binaan dapat merasakan perhatian dan dukungan yang lebih dari Kemenkumham serta masyarakat luas,” tutup Taufiqurrakhman.
Setelah kegiatan peresmian, Reynhard yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Kalsel. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kalsel dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar kebutuhan dasar Warga Binaan di Wilayah Kalsel.
(Rhn)
