Indonesia Investigasi
Aceh Timur – Dalam sebuah podcast yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Bupati Aceh Timur, Iskandar Al-Farlaky, S.HI., M.Si., memaparkan arah kepemimpinan dan rencana pembangunan Aceh Timur untuk lima tahun ke depan.
Dalam perbincangan tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi, keberlanjutan, dan pemerataan dalam setiap kebijakan yang akan dijalankan. Acara ini berlangsung di Kantor DPP Partai Aceh, Banda Aceh, pada Jumat, 11 April 2025.
Bincang podcast yang dipandu oleh host Mufazzal itu menghadirkan berbagai tema, mulai dari visi dan misi kepemimpinan, ekonomi dan investasi daerah, infrastruktur, pendidikan dan sumber daya manusia, kesehatan dan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga isu sosial, syariat Islam, dan budaya.
Politisi muda dari Partai Aceh ini mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapinya saat pertama kali menjabat adalah menata ulang birokrasi agar lebih efektif serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat ini fokus membuka ruang investasi, khususnya di bidang perkebunan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai kemudahan perizinan bagi investor.
Sementara itu, untuk pelaku UMKM, Pemkab mendorong penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, serta memperluas akses pasar melalui platform digital. Rencana pengembangan kawasan industri unggulan juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah daerah.
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Al-Farlaky menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama akses jalan antar-kecamatan dan jalur penghubung ke pusat-pusat ekonomi. Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman.
Di bidang pendidikan, lanjut mantan aktivis tersebut, pemerintah tengah menjalankan sejumlah program seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan beasiswa, serta perbaikan sarana pendidikan di daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan pengangguran, khususnya di kalangan lulusan muda, Pemkab terus mendorong pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal.
Di sektor kesehatan, revitalisasi layanan puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi prioritas, disertai penerapan inovasi digital guna mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.
Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi juga menjadi salah satu penekanan dalam podcast tersebut. Politisi muda Partai Aceh itu menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan akan terus dilakukan, termasuk melalui kolaborasi aktif dengan DPRK dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Nilai-nilai syariat Islam, menurutnya, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk hukum formal semata, tetapi juga harus menjadi dasar dalam sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip Islamic governance yang menjunjung keadilan, transparansi, dan pelayanan yang amanah menjadi landasan utama.
Al-Farlaky juga menyinggung pentingnya pelestarian budaya dan sejarah lokal sebagai bagian dari identitas Aceh Timur. Sementara itu, dalam isu lingkungan hidup, ia menyebut bahwa pemerintah daerah mengambil langkah serius dalam menangani deforestasi dan konflik lahan, sembari memperkuat program bagi petani dan nelayan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.
Menutup perbincangan, Iskandar menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda Aceh Timur untuk terus belajar, berinovasi, dan terlibat aktif dalam proses pembangunan.
“Seluruh program yang dijalankan merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan mempersiapkan masa depan Aceh Timur yang lebih baik,” tutup Al-Farlaky.**
