Indonesia Investigasi
Aceh Tamiang, Aceh – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Tamiang upayakan lebih tingkatkan lagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) eks korban konflik melalui kerjasama kemitraan antar lembaga.
Hal ini disampaikan Ketua BRA Kabupaten Aceh Tamiang, Agussalim didampingi Pj Ketua dan Sekjen Partai Aceh (PA) wilayah Teumieng atau Aceh Tamiang dalam diskusi internal program strategis bagi eks korban konflik, eks kombatan, serta eks tahanan politik dan narapidana politik (Tapol dan Napol) kedepan.
Menurut Agussalim, dari hasil analisa sosial penting dilakukan evaluasi ulang terkait konsep dan tatanan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat eks korban konflik, didalamnya akan terintegrasi dengan sendirinya eks kombatan serta eks tapol dan napol berbasis pendampingan.
“Kita akan upayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pendampingan dan pengembangan atau disebut Community Empowerment guna menuntaskan program pemerintah sesuai amanat Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki,” ujar Agussalim.
Untuk wujudkan hal tersebut, kata Ketua BRA Aceh Tamiang, pihaknya akan upayakan godok konsep program yang benar-benar matang dan terstruktur tentunya dibutuhkan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar lembaga terkait sebagai penyandang dana.
“Kita akan benar-benar fokus dengan konsep program pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan dimana metode akan kita terapkan harus sangat terukur dan sistematis berbasis pendampingan dan pengembangan sehingga realisasinya sangat tepat sasaran,” ungkap Agussalim.
Selama ini, nilai Agussalim, kemungkinan terobosan kurang terukur dan tanpa ada evaluasi program serta tanpa pendampingan yang komprehensif sehingga output dihasilkan tidak maksimal dilapangan.
“Salah satu contoh pilot project dilakukan BRA Aceh Tamiang adalah pemberdayaan ekonomi kepada eks Napol dengan keterbatasan modal dari sumber dana pokok pikiran (Pokir) legislatif sumber anggaran DPR Aceh sudah mulai berjalan dan berkembang,” jelas Ketua BRA Aceh Tamiang.
Secara fisik pengembangan, tambahnya mengalami kendala ditengah jalan, sehingga aset BRA harus dikorbankan agar usaha peternakan sapi itu tidak macet dan apresiasi pihaknya atas keuletan pengelola berkorban untuk bangkit lagi.
“Kami berkomitmen untuk lakukan pendampingan dan pengembangan usaha peternakan Napol tersebut tetap bertahan dan mengupayakan keberlanjutan meskipun ada rasa kecewa oleh kebijakan tidak mendukung,” ujarnya kecewa.
Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Aceh Tamiang, diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Jenderal (Sekjen), Tgk Ilyas mendukung penuh program akan diupayakan BRA kabupaten setempat untuk menanggulangi pengangguran dan mewujudkan ekonomi produktif bagi eks kombatan, eks korban konflik, serta eks tapol dan napol.
“Semoga semua pihak dapat mendukung dan mendorong program tersebut terealisasi sehingga sasaran penerima manfaat diatur dalam MoU Helsinki tertuang dalam UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (PA) itu menghasilkan output sangat baik,” papar Tgk Ilyas.*
SAP
