Indonesia Investigasi
ACEH – Advokat muda, Riki Iswandi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah pemimpin di Aceh yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pascabencana yang terjadi beberapa bulan lalu.(26/4/2026).
Dalam pernyataannya, Riki menyoroti proses pelantikan pejabat yang menurutnya tidak berorientasi pada kemampuan kerja, melainkan sekadar memenuhi kepentingan tertentu. Ia menilai kondisi ini berdampak langsung pada lambannya penanganan masalah di tengah masyarakat.
“Pemimpin yang dilantik seharusnya mampu bekerja dan hadir sebagai solusi, bukan hanya sekadar meresmikan, mengukuhkan, atau menghadiri acara seremonial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riki mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyaluran bantuan bagi korban bencana yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Ia menyebut, sudah hampir lima bulan sejak bencana berlalu, namun bantuan seperti jadup (jaminan hidup) dan bantuan lainnya masih belum merata diterima masyarakat.
“Fakta di lapangan, hanya sebagian kecamatan yang sudah menerima bantuan. Sementara daerah lain masih menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya respons dan koordinasi pemerintah dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Ia bahkan menyebut, sebagian warga hanya menerima bantuan seadanya selama masa sulit tersebut.
“Rakyat sudah berbulan-bulan bertahan dalam kondisi sulit, bahkan ada yang hanya mendapatkan bantuan berupa mi instan dan telur. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Riki juga meminta pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam memilih dan melantik pejabat yang benar-benar memiliki kapasitas serta komitmen dalam bekerja untuk rakyat. Ia menekankan pentingnya tindakan nyata dibandingkan sekadar retorika.
“Ketika pemerintah pusat meminta data atau langkah konkret, jangan hanya berargumentasi. Segera bekerja dan tunjukkan hasil nyata. Rakyat tidak butuh sandiwara, apalagi dengan air mata palsu,” kritiknya.
Di akhir pernyataannya, Riki berharap ke depan pemerintah Aceh dapat berbenah dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan pemulihan pascabencana.
“Rakyat Aceh butuh pemimpin yang hadir dengan solusi, bukan sekadar simbol. Saatnya bekerja nyata demi masa depan Aceh yang lebih baik,” pungkasnya.(Red)
