Indonesia Investigasi
Pesisir Barat – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri High Level Markering (HLM) pengendalian inflasi di Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Kamis (10/10/2024).
Ikut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., Kabag. Perekonomian, Ariswandi, S.Sos., M.P., dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Pesibar.
Kegiatan HLM pengendalian inflasi tersebut dihadiri langsung Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd., Sekdaprov Lampung, Ir. Fahrizal Darminto, M.A., seluruh Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota se-Provinsi Lampung dan jajaran terkait lainnya.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menyampaikan, bahwa telah terjadi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu pertama Oktober Tahun 2024 di Pulau Sumatera. “Sementara di Provinsi Lampung, tepatnya di Pringsewu mengalami kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai perubahan IPH 1,75 persen,” kata Pj. Gubernur Lampung, Samsudin.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin menegaskan bahwa dalam upaya mengendalikan inflasi, kepala daerah di Provinsi Lampung dituntut untuk mampu melakukan terobosan dan tindakan. “Sehingga setiap daerah benar-benar dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung,” lanjut Pj. Gubernur Lampung, Samsudin.
Menurut Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, terobosan atau tindakan yang dapat dilakukan tersebut adalah dengan cara terus melakukan kontrol terhadap hasil IPH yang rutin dilakukan setiap minggunya. “Perlu juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai macam kegiatan pengendalian inflasi dan juga dengan rutin melaksanakan operasi pasar murah serta gerakan pangan murah,” ujar Pj. Gubernur Lampung, Samsudin.
Bahkan Pj. Gubernur Lampung, Samsudin juga meminta kepada kepala daerah se-Provinsi Lampung untuk dapat dengan gencar melakukan kampanye gerakan menanam yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian pangan pada masyarakat Lampung.
“Perlu juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha supaya tidak menaikan harga secara tidak wajar. Rutin mengadakan rapat yang membahas tentang pengendalian inflasi daerah ini,” pinta Pj. Gubernur Lampung, Samsudin.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin juga menilai perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung. “Seperti halnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus rutin untuk menyampailan data terkait dengan inflasi. Bulog juga harus menerapkan strategi yang baik terhadap urusan pangan, sehingga diharapkan dengan keterlibatan berbagai pihak ini maka masyarakat di Provinsi Lampung masih memiliki daya beli,” pungkas Pj. Gubernur Lampung, Samsudin.
(Jurnalis muda)
