Indonesia Investigasi
BIREUEN – Tiga bulan lebih pasca banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Bireuen, Aceh, puluhan keluarga korban masih bertahan di bawah tenda pengungsian. Di tengah bulan suci Ramadan yang seharusnya penuh ketenangan, mereka justru menjalani hari-hari dengan ketidakpastian.
Di Desa Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, tangis Aisyah tak lagi bisa dibendung. Rumah dan seluruh harta bendanya hilang tersapu banjir. Sejak itu, ia bersama ratusan warga lain hidup dalam keterbatasan, menunggu kepastian yang tak kunjung datang.
“Pak Prabowo, kami tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Datanglah ke desa kami, lihat keadaan kami. Untuk meminta kepada pemerintah daerah, kami sudah pasrah,” ucap Aisyah sambil menangis.
Ia mengaku merasa diabaikan. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait relokasi maupun pembangunan hunian bagi warga terdampak. Ramadan tahun ini, kata dia, menjadi bulan yang paling berat sepanjang hidupnya.
Kaur Pemerintahan Gampong Salah Sirong, Mukhlisin, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan, sedikitnya 55 kepala keluarga (KK) masih tinggal di tiga titik pengungsian di wilayah desa.
“Sudah tiga bulan warga kami di tenda. Skema hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara) belum dijelaskan secara rinci. Padahal Lebaran sudah dekat. Untuk menunggu huntap tentu butuh waktu lama, sementara data pun sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar Mukhlisin.
Menurutnya, pemerinyah desq sebenarnya telah mengusulkan pembangunan huntara sebagai solusi jangka pendek agar warga tidak terus-menerus hidup di bawah terpal.
Selain persoalan tempat tinggal, kondisi kesehatan dan psikologis warga juga mulai terdampak, terutama anak-anak dan lansia.
Banjir dan longsor yang melanda Bireuen beberapa bulan lalu tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memutus rasa aman masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, warga berharap negara hadir lebih nyata, bukan sekadar janji.
Kini, di bawah tenda yang mulai rapuh diterpa angin dan hujan, Aisyah dan puluhan keluarga lainnya hanya menggantungkan harapan pada perhatian pemerintah pusat. Bagi mereka, yang dibutuhkan bukan sekadar empati, melainkan kepastian. Kapan mereka bisa kembali memiliki rumah dan menjalani hidup dengan martabat.
( Fadjar )
