PATI, Indonesia Investigasi– Aliansi masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pati Bangkit (APB) akhirnya batal untuk mengerahkan massa dalam sidang Paripurna Pemakzulkan Bupati Pati di gedug DPRD Kabupaten Pati, besuk Jumat 31 /10/2025.
Saat diwawancarai, Ketua APB, Sutirto mengaku bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari gesekan. Hal ini mendapat arahan dari pihak TNI-Polri setelah berkoordinasi dengan Polresta Pati dan Kodim Pati.
Dari arahanya, TNI-Polri menghimbau dari pendukung Bupati Sudewo tidak menghadiri sidang Paripurna Hak angket pada 31 Oktober 2025. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami putuskan tidak menghadiri sidang Paripurna,’ucap Tirto.
Dari pantauan wartawan di seputar alun-alun Pati tampak sudah di barisi ribuan aparat keamanan gabungan TNI/Polri guna mengamankan sidang paripurna pansus hak angket DPRD Pati, Jumat (31/10) besuk.
Sebagaimana diketahui, pasca aksi demo menentang kenaikan pajak sebesar 250 persen 13 Agustus lalu, DPRD Pati langsung membuat pansus hak angket kebijakan bupati Sudewo.
Setelah melaksanakan rapat dengan mengundang kalangan ekskutif selama 60 hari kerja, kemudian ditetapkan sidang paripurna pansus hak angket adalah Jumat (31/10).
Sehari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pansus hak angket, Kamis (30/10/2025) terlihat kawasan gedung DPRD dan kantor pemkab Pati sudah dipagari kawat berduri. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi pergerakan tidak semua orang bisa lalulalang di kawasan tersebut.
Dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa orang yang dapat memasuki gedung dewan pada hari Jumat (31/10) hanya anggota DPRD, 50 wartawan dan petugas keamanan.
Sementara itu, dari kubu pro pansus (Botok alias Supriyono) mengajak warga untuk datang mengikuti sidang secara langsung.
Sedang ketua Sedulur Sudewo Selawase (S3), Fatkurochman SH MH, mengimbau para pendukung bupati Pati, supaya tidak perlu datang ke lokasi sidang paripurna DPRD.
Kombes Jaka Wahyudi mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Ia mengingatkan agar peristiwa bentrokan pada aksi 13 Agustus 2025 tidak terulang kembali.
Masyarakat harus bijak, jangan gampang terprovokasi, apalagi sampai melakukan tindakan anarkis melakukan perusakan, pembakaran, atau penganiayaan,” tegas Kombes Jaka Wahyudi.
Sementara Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, memastikan jajaran Polresta Pati telah melaksanakan persiapan dan langkah strategis untuk menjamin kelancaran serta keamanan selama proses sidang pansus hak angket DPRD. Sehingga situasi Pati agar tetap aman dan kondusif.
Dalam rangka mendukung pengamanan, Polresta Pati menerima Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polda Jawa Tengah dan beberapa polres jajaran. Terdiri dari Brimob, Sabhara, Intelkam, lalulintas, reserse, dan Humas.
Semua bergerak dalam satu pola kendali yang sama. Seluruh personel baik dari Polresta Pati maupun BKO Polda Jateng telah melaksanakan Tactical Floor Game (TFG). Kegiatan ini bertujuan agar setiap personel pengamanan siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi” jelasnya. (Dim/Pati)
