Indonesia Investigasi
Kota Langsa, Aceh – Penghargaan Wajar dan Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih berturut-turut oleh pemerintah kota (Pemko) Langsa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh atas LKPD tahun 2023.
Opini WTP tersebut merupakan ke-11 kalinya diterima pemerintah kota terkenal dengan Wisata Hutan Lindung dan Wisata Hutan Manggrove itu secara berturut-turut sejak 2013 – 2023.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut (LKPD) diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Rio Tirta SE., M.Acc., CSFA kepada Pj Walikota Langsa, Syaridin, S.Pd., M.Pd, dan Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos, MAP di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Rabu 22/05/24.
Syaridin menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Aceh yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD secara profesional, independen dan integritas.
Selain itu, juga telah memberikan banyak masukan kepada SKPD kota Langsa dalam perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah di masa mendatang.
“Alhamdulillah kota Langsa berhasil mempertahankan Opini WTP secara berturut-turut dan kali ini merupakan opini WTP ke-11 tahun 2023 dan dari 4 (empat) Kabupaten/Kota diserahkan LKPD nya, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Langsa, 2 (dua) Kabupaten/ Kota memperoleh WTP dengan Tanpa Penekanan, dan Alhamdulillah Kota Langsa termasuk WTP dengan Tanpa Penekanan,” sebutnya.
Syaridin mengingatkan seluruh OPD untuk menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
“Kedepannya baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berpedoman sesuai standar tim audit BPK RI dan terhadap Hasil Temuan- temuan dalam LHP BPK RI , Pemerintah Kota Langsa berkomitmen menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” harap Pj Walikota Langsa.
Sementara Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos yang mewakili lembaga legislatif juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Langsa.
Menurutnya, pemeriksaan keuangan sebagai wujud Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang akuntabel, transparan dan sesuai standar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
“Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan kedepannya lebih baik lagi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam penyerahan opini WTP kepala BPKD, Khairul Ikhsan SSTP, Plt Sekwan DPRK Langsa, Gunawan Abdillah SSTP, serta unsur Inspektorat Kota Langsa.*
Nurma
