HRD Ajak Bersatu Bangun Bireuen, Tegaskan Tolak Dominasi Kelompok

 

Indonesia Investigasi

 

BIREUEN — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bireuen harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu.

Bacaan Lainnya

 

“Bireuen ini milik kita semua. Siapa saja yang memiliki niat baik dan peduli, berhak untuk ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat,” ujar HRD dalam kegiatan coffee morning bersama wartawan Bireuen di kediamannya, Komplek Meuligoe Residen, Cot Gapu, Bireuen, Minggu (19/10/2025).

 

Ia menekankan bahwa pembangunan yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat terwujud bila dilandasi kejujuran, integritas, serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kepentingan pribadi maupun kelompok kerap menjadi penghambat utama kemajuan daerah.

 

“Pembangunan yang sehat lahir dari niat yang bersih. Jangan biarkan kepentingan pribadi menghalangi kemajuan bersama,” tegasnya.

 

Selain itu, HRD juga mendorong insan pers untuk berperan aktif mengawal berbagai isu strategis pembangunan di Bireuen. Ia menyarankan agar wartawan melakukan audiensi langsung dengan bupati maupun dinas terkait guna menyampaikan persoalan-persoalan pembangunan yang masih terbengkalai.

 

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus dilengkapi dengan DED (Detail Engineering Design) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjadi syarat utama agar program dapat difasilitasi melalui dana Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

“Jika usulan tidak dilengkapi dengan DED, maka sangat disayangkan pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan,” kata HRD.

 

Sebagai bentuk komitmen, HRD menyebut telah mendorong sejumlah program pembangunan infrastruktur melalui APBN dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah, meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, tanggul pencegah abrasi, serta infrastruktur publik lainnya.

 

Ia pun mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk meletakkan kepentingan politik dan kelompok di luar kebijakan pembangunan.

 

“Ketika kepentingan rakyat diutamakan, maka pembangunan akan menemukan jalannya. Mari bersatu, karena masa depan Bireuen adalah tanggung jawab kita semua,” tutupnya.

 

Teuku Fajar Al-Farisyi

Pos terkait