Indonesia Investigasi
Banda Aceh – Forum Komunikasi Persatuan Pemuda Aceh (FKPP-A) angkat bicara terkait kebijakan pertama Muallem setelah dilantik sebagai gubernur Aceh.
Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh ( FKPP-A ) Razali alias king Li Mengatakan, Muzakir Manaf atau Muallem bukan sembarang orang atau pemimpin baru, beliau merupakan simbol perlawanan ketidak adilan pemerintah pusat terhadap Aceh, berbagai gerakan berbahaya sering dilakukan bersama pasukannya kala konflik melanda Aceh hampir 25 tahun silam.
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini telah ditempa dengan berbagai tekanan mental yang berat, bergerilya menenteng senjata, diburu untuk dibunuh sudah menjadi hal biasa baginya dan juga pasukannya, saya melihat mantan kombatan GAM yang dulunya pasukan Muallem mulai berang dengan sikap pertamina yang tidak mengharai muallem”, ujar Kingli sapaan akrab Razali.
Dukungan penghapusan QR Code ini telah datang dari berbagai elemen, saya merasa keseriusan pemerintah pusat dalam mempertimbangkan perihal barkode ini,
Menurut saya tidak ada pentingnya dari QR Code ini, Jika QR Code sebagai bukti subsidi, siapa penerima subsidi itu? harus jelas, jika kriteria penerima subsidi itu hanya dengan QR Code, maka subsidnya juga tidak tepat sasaran, siapa saja yang mengurus QR Code bisa menerima subsidi, dan tidak sedikit petugas spbu yang memiliki beberapa cetakan/photo barkode yang bisa digunakan oleh pelanggan saat mengisi BBM dengan membayar lebih” jelas Kingli.
Kami berharap Pertamina bisa memberikan klasifikasi terkait QR Code tersebut serta harus dijawab juga tentang latar belakang adanya QR Code ini di Aceh sejak 2022, tidak ada fungsi apapun QR Code untuk efesiensi, atau penyalagunaan BBM Subsidi, saya berfikir di cabut saja, Pungkasnya.
Peran DPRA saya melihat masih kurang serius dalam hal ini, sudah selayaknya legeslatif membentuk pansus dalam merumuskan kebijakan gubernur Aceh, jika pertamina masih bersikap arogan mengabaikan, kenapa tidak diputuskan saja kerja sama dengan mereka, dan banyak perusahaan lain yang bisa kita ajak kerja sama atau coba ikat Petronas masuk ke Aceh pasti mereka mau, jangan Cuma minyak Aceh dikuras kepusat, keistimewaan tidak diberikan oleh Pusat.
Kami meminta DPR Aceh membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait QR Barcode tersebut.
Jika DPRA Tidak Merespon Juga Tentang QR Barcode tersebut sampai selesai persoalan itu, maka FKPP – Aceh akan mengarahkan Massa untuk Menggelar aksi di gedung Dewan, Sebutnya.
Redaksi
