Indonesia Investigasi
ACEH — Advokat muda Riki Iswandi turut menyoroti berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini mulai berjalan di sejumlah daerah, khususnya di Aceh.
Menurutnya, program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan program satu desa satu koperasi Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ) merupakan langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi demi masa depan rakyat kecil.
Namun, Riki menilai persoalan justru muncul pada oknum mitra ataupun pihak ketiga yang menjalankan program tersebut di lapangan. Ia menyebut, banyak pihak yang diduga mencari keuntungan pribadi dengan mengurangi kualitas bahan makanan yang seharusnya diterima anak-anak sekolah.
“Program Presiden itu sebenarnya bagus. Negara sudah membuat aturan dan spesifikasi yang jelas kepada pihak mitra atau dapur penyedia makanan. Bahkan anggaran yang diberikan juga tidak kecil. Tetapi yang terjadi di lapangan justru ada dugaan pengurangan kualitas bahan pokok demi keuntungan pribadi,” ujar Riki.
Ia mencontohkan, dalam standar menu yang ditetapkan pemerintah seharusnya menggunakan telur ayam berukuran besar dan berkualitas baik. Namun di beberapa tempat, yang diberikan justru telur kecil dengan kualitas rendah.
“Yang diperintahkan telur besar, tapi yang datang malah telur kecil. Itu jelas berbeda kualitasnya. Begitu juga dengan kue kering, yang seharusnya spesifikasi harga sekitar Rp3.000, tetapi yang diberikan ke sekolah kualitasnya sangat rendah dan jauh dari standar,” katanya.
Tak hanya itu, Riki juga menyoroti adanya dugaan fasilitas dapur MBG yang dibangun di atas aset sitaan milik BNN. Menurutnya, hal tersebut sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.
“Ini cukup miris. Jangan sampai program yang sebenarnya mulia untuk anak-anak bangsa malah dicederai oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan keuntungan pribadi,” tegasnya.
Riki menegaskan, masyarakat jangan langsung menyalahkan program pemerintah secara keseluruhan. Sebab menurutnya, inti persoalan berada pada mentalitas sebagian pelaksana di daerah yang diduga tidak menjalankan amanah dengan baik.
“Kesimpulannya, yang salah bukan program Presiden Prabowo. Programnya sangat bagus untuk rakyat. Tetapi yang perlu dibenahi adalah oknum mitra pihak ketiga yang berasal dari lingkungan kita sendiri. Kesadaran dan kejujuran itulah yang paling penting,” tutupnya.(Red)
