KPU Lantik 81 PPS se-Kota Pekalongan dalam Pilgub dan Pilwalkot 2024

Indonesia Investigasi

Kota Pekalongan, Jawa Tengah – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan secara resmi telah melantik 81 Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Pekalongan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah dan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Pekalongan tahun 2024. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randy Yogananda, dan turut disaksikan oleh para rohaniawan, jajaran Komisioner KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kota Pekalongan. Acara tersebut berlangsung di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Minggu sore (26/5/2024). Dari total 81 anggota PPS itu, mereka disebar ke 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, di mana setiap kelurahan memiliki 3 orang PPS. Usai pelantikan, diharapkan PPS bisa langsung menyesuaikan dengan tahapan yang tengah berjalan atau yang akan datang.

“Kami berharap teman-teman PPS bisa menjaga diri serta segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” ujar Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randy Yogananda.

Menurut Fajar, hampir sebagian besar anggota PPS yang baru dilantik adalah wajah baru. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah anggota PPS perempuan yang mencapai 40 orang atau hampir separuhnya.

“Kenaikan jumlah PPS perempuan ini menjadikan banyaknya wajah baru. Sedangkan, jumlah anggota PPS laki-laki ada 41 orang,” tuturnya.

Adapun yang membedakan antara Pilpres 2024 dengan Pilwalkot 2024, kata Fajar, terletak pada jumlah kotak suara yang akan digunakan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada Pilpres terdapat 5 kotak suara, yaitu untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten.

“Untuk Pilkada 2024 hanya ada 2 kotak suara, yaitu kertas untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan tahun 2024,” jelasnya.

Setelah pelantikan PPS se-Kota Pekalongan ini, KPU akan melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Para PPS juga akan diikutsertakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) yang fokus pada pemutakhiran data pemilih.

“Masa kerja PPS di Pilkada 2024 akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan atau hingga Januari 2025,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Bakesbangpol Kota Pekalongan, M. Taufiqu Rochman, yang hadir mewakili Walikota Aaf, mengucapkan selamat atas dilantiknya 81 anggota PPS se-Kota Pekalongan yang akan bertugas dalam Pilgub Jateng dan Pilwalkot Pekalongan pada 27 November 2024. Taufiq menilai, pelantikan ini menandai tugas mulia yang akan mereka lalui untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, jujur, dan adil.

“Pemilihan ini tidak hanya sebagai sarana memilih pemimpin tetapi juga sebagai ajang memperkuat asas-asas demokrasi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Netralitas dan obyektivitas adalah dua hal dasar yang dijunjung oleh setiap PPS. Netralitas berarti tidak boleh berpihak terhadap kepentingan partai politik atau pasangan calon. Sementara, obyektivitas diartikan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan data yang valid,” pungkasnya.

(Ariyanto)