Indonesia Investigasi
ACEH – Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) mendesak Pemerintah Aceh agar serius mengawal persoalan tapal batas yang selama ini menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Permintaan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terkait potensi hilangnya wilayah kedaulatan Aceh, khususnya pulau-pulau yang berada di kawasan perbatasan.
Ketua KMBSA Azhari dalam pernyataannya menyebutkan bahwa masyarakat Barat Selatan Aceh harus turut berperan aktif dalam menjaga wilayah yang menjadi bagian dari Aceh. Ia menegaskan bahwa pulau-pulau yang berada di perairan Aceh harus tetap dipertahankan sebagai aset daerah.
“Kita tidak boleh diam. Bila pulau-pulau tersebut jatuh ke tangan Sumatera Utara, maka harus ada langkah serius, salah satunya dengan mendorong Pemerintah Aceh untuk membuka wacana pemekaran provinsi di wilayah Barat Selatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, KMBSA meminta agar Pemerintah Aceh segera memanggil para tokoh yang memahami secara mendalam persoalan tapal batas antara Aceh dan Sumut. Hal ini dianggap penting guna memperoleh pandangan yang komprehensif serta solusi yang tepat.
“Kami meminta agar tokoh-tokoh adat, akademisi, serta pihak-pihak yang selama ini mengikuti persoalan batas wilayah turut dilibatkan. Ini bukan hanya soal administratif, tapi juga menyangkut harga diri dan kedaulatan wilayah Aceh,” tambahnya.
Persoalan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara memang telah berlangsung lama dan kerap memicu ketegangan antarwarga di daerah perbatasan. Oleh karena itu, KMBSA berharap Pemerintah Aceh tidak lagi menunda penyelesaian masalah ini dan bertindak cepat agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak wilayah Aceh.
Nouval Farabi
