Indonesia Investigasi
MEDAN – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD), turut mendampingi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, Rabu–Kamis (12–13/11/2025).
Kunjungan tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Bank Indonesia (BI), serta disambut langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur.
Kunker Tim Banggar DPR RI ini bertujuan menghimpun berbagai masukan, saran, dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
HRD, yang juga merupakan anggota Banggar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan fiskal. Ia menekankan, keadilan distribusi anggaran menjadi kunci agar pembangunan di seluruh wilayah berjalan merata dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan setiap daerah mendapat porsi yang adil dalam transfer dana dari pusat, terutama daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang masih terbatas,” ujar HRD kepada wartawan di sela-sela kegiatan.
Dalam pertemuan itu, anggota Banggar asal Sumut, Hinca Panjaitan, mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah untuk mengkaji sejauh mana pembagian DBH telah dilakukan secara adil dan proporsional antar daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Tim Banggar. Ia meminta perhatian khusus terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Kepulauan Nias yang terdiri dari lima kabupaten/kota, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunungsitoli yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil.
“Khusus untuk daerah 3T seperti Nias, kami mohon agar tidak ada penyesuaian atau pengurangan dana transfer. Kondisi PAD di sana masih terbatas dan butuh dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ungkap Bobby.
Selain itu, ia juga berharap agar penyaluran dana transfer ke daerah bisa dilakukan lebih awal di tahun anggaran berikutnya. Hal ini, kata Bobby, penting agar pemerintah daerah dapat segera mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan sejak awal tahun.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai perhatian utama dalam proses penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
“Masukan dari Pak Gubernur sangat berharga. Daerah 3T memang menjadi concern kami, dan ke depan akan kami dorong agar mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan anggaran pembangunan nasional,” tegas Wihadi.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah tertinggal. HRD menambahkan, kolaborasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian terkait harus terus ditingkatkan agar keadilan pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok negeri.
(Red/Teuku Fajar Al-Farisyi)
