Indonesia Investigasi
BIREUEN – Respon cepat atas permintaan H. Ruslan Daud (HRD), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, kembali dibuktikan. Usai pertemuan khusus di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum RI, Doddy Hanggodo, kembali turun langsung ke Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (24/2/2026), guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabanjir dan longsor.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut konkret dari pertemuan antara HRD dan Menteri PU di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, HRD secara tegas menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh, khususnya Bireuen, yang mendesak percepatan penanganan infrastruktur rusak dan pemulihan hunian warga terdampak.
“Kerja cepat dan responsif Menteri PU bersama seluruh jajaran benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Ini bukti nyata negara hadir di tengah bencana,” tegas HRD kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, HRD menyoroti akar persoalan banjir yang kian berulang, salah satunya akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Ia meminta normalisasi sungai dilakukan menyeluruh sebagai solusi jangka panjang.
Tak hanya itu, HRD juga mengangkat persoalan abrasi pantai, pendangkalan muara, serta kerusakan parah pada jalan dan jembatan, baik ruas nasional maupun non-nasional yang menjadi urat nadi konektivitas warga.
Sejumlah jembatan yang hingga kini belum tertangani secara permanen antara lain Jembatan Pante Lhong (Peusangan), Jembatan Ulee Jalan (Peusangan Selatan), serta Jembatan Alue Limeng (Jeumpa). Akibatnya, masyarakat masih terpaksa menggunakan rakit untuk melintas.
HRD juga memperjuangkan percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Menurutnya, hunian layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan soal martabat dan keadilan sosial. Ia mengutip penegasan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi di Senayan pada 17 Februari 2026, bahwa tidak boleh ada lagi warga tinggal di tenda darurat sebelum Lebaran.
“Hunian adalah ruang pemulihan psikologis, pusat kehidupan keluarga, dan penopang ekonomi. Negara tidak boleh membiarkan penyintas terlalu lama hidup dalam kondisi darurat,” tegas HRD.
Tak kalah penting, HRD mendorong rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pantai Lhong di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, termasuk revitalisasi bendung dan perbaikan saluran irigasi yang rusak. Ribuan hektar sawah yang terdampak banjir sangat bergantung pada percepatan perbaikan tersebut.
Menindaklanjuti berbagai aspirasi itu, Menteri PU meninjau langsung sejumlah titik krusial di Bireuen, di antaranya Bendung DI Pante Lhong di Desa Beunyot (Juli), Jembatan Pante Lhong (Peusangan), serta tanggul sungai di Desa Babah Suwak dan Desa Cot Mee, Kecamatan Kuta Blang, yang putus akibat terjangan banjir.
“Kami akan mempercepat seluruh proses pembangunan infrastruktur yang rusak. Target kami adalah pemulihan secepat mungkin agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terhambat lebih lama,” ujar Menteri PU di sela kunjungan.
Pemerintah pusat, lanjutnya, berkomitmen membangun kembali jembatan dengan konstruksi permanen, melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh, memperbaiki akses jalan rusak berat, serta merehabilitasi bendung irigasi agar sawah kembali teraliri.
Kehadiran Menteri PU ke Bireuen bukan yang pertama. Sebelumnya, Ruslan Daud juga mendampingi langsung Menteri PU dalam sejumlah kunjungan lapangan, antara lain ke Jembatan Blang Tingkeum (Kuta Blang), Desa Sarah Sirong, Bendung Pante Lhong, hingga Jembatan Teupin Mane.
Seluruh agenda tersebut berlangsung dengan pendampingan aktif HRD sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Konsistensi itu menunjukkan peran strategis HRD sebagai penghubung aspirasi daerah dengan kebijakan pusat.
Bupati Bireuen pun menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian dan respon cepat Menteri PU, yang dinilai memberi harapan besar bagi percepatan pemulihan pascabencana.
Dengan gerak cepat yang dimotori HRD dan komitmen tegas Menteri PU, Bireuen kini menjadi salah satu prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Di tengah duka bencana, sinergi pusat dan daerah ini menjadi energi baru bagi masyarakat untuk bangkit, pulih, dan menata kembali masa depan.
( Fadjar )
