Indonesia Investigasi
BIREUEN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka, M.Pd, atau yang akrab disapa Abi Nanda, menyesalkan sikap anggota DPRK dari Fraksi NasDem, Fadhli, yang dinilai tidak etis dalam menanggapi berbagai isu publik di Bireuen akhir-akhir ini.
Menurut Abi Nanda, pernyataan Fadhli justru memperkeruh suasana politik daerah karena disampaikan tanpa dasar yang kuat dan mengandung tendensi personal.
“Debat kusir seperti ini tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat. Kalau benar peduli dengan pembangunan Bireuen, seharusnya bicara dengan data dan aturan, bukan dengan bahasa provokatif,” tegasnya, Kamis (23/10/2025).
Menanggapi pernyataan Fadhli soal Detail Engineering Design (DED), Abi Nanda menegaskan bahwa DED merupakan syarat teknis yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk setiap usulan pembangunan melalui APBN.
“DED itu ibarat tiket naik bus. Kalau tidak ada tiket, bagaimana bisa berangkat? Jadi DED bukan kesalahan, tapi bukti keseriusan pemerintah dalam menyiapkan program pembangunan,” jelasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa DED bisa “kedaluwarsa”. Menurutnya, tidak ada aturan yang menyebut DED bisa habis masa berlakunya.
“DED bisa direviu jika ada perubahan kondisi atau kebutuhan daerah, misalnya penyesuaian harga satuan. Jadi jangan menyesatkan publik dengan narasi tanpa dasar hukum,” tegas Ketua Fraksi PKB itu.
Sindiran Tajam untuk Fadhli
Abi Nanda juga mempertanyakan gaya Fadhli yang sering tampil seolah mewakili Pemerintah Kabupaten Bireuen.
“Apakah beliau sekarang sudah merangkap sebagai juru bicara Pemkab? Karena kalau masih anggota DPRK, seharusnya fokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, bukan mencari panggung dengan komentar politik,” sindirnya.
Ia turut menyinggung momen kunjungan kerja Anggota DPR RI H. Ruslan M. Daud (HRD) awal Oktober 2025 lalu yang dihadiri sejumlah pejabat penting kementerian, namun tanpa sambutan dari pejabat Pemkab Bireuen.
“Padahal dalam adat Aceh ada budaya peumulia jamee, memuliakan tamu. Apalagi mereka datang membawa program pembangunan untuk Bireuen. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan rendahnya etika birokrasi daerah,” ujarnya.
Abi Nanda menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak berhenti membuat kegaduhan politik dan kembali bekerja untuk rakyat.
“Sudahi politik asal bunyi yang membuat rakyat jenuh. HRD sudah berbuat nyata untuk Bireuen sejak lama. Mari bantu pemerintah dengan kerja nyata, bukan dengan retorika asal bos senang,” pungkasnya.
Teuku Fajar Al-Farisyi
