Indonesiainvestigasi.com
Subulussalam,- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Putra Aceh Kota Subulussalam sejak awal pembangunan RSUD Subulussalam telah mengkritik sistem tarif parkir yang dianggap memberatkan pasien dan keluarga pasien. Pemerintah sebelumnya berdalih kebijakan tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengamanan lokasi parkir (21/02/2025).
Anton Tin, pimpinan LSM Suara Putra Aceh, menyatakan, “Nyata selama pengelolaan parkir dilimpahkan pada pihak ketiga, banyak kendaraan masyarakat hilang, dan terjadi pencurian baterai sepeda motor, spion, dan lainnya. Pengelolaan parkir ini harus segera direformasi agar tidak menyulitkan pasien dan keluarga pasien.” LSM Suara Putra Aceh menyatakan sepakat dengan tuntutan Ampes, organisasi pemuda dan mahasiswa yang peduli terhadap pembangunan Kota Subulussalam.
Terpisah, Ampes menyayangkan sistem tarif parkir elektronik di RSUD Subulussalam Barat yang mirip dengan mal di kota besar. Sistem ini menerapkan tarif berdasarkan waktu, sehingga keluarga pasien yang hanya sebentar menjenguk tetap dikenakan biaya penuh. Hal ini dinilai tidak tepat dan memanfaatkan kondisi sulit pasien dan keluarga mereka untuk mencari keuntungan.
Ikhwan Sambo dari Ampes menjelaskan, “Seharusnya keluarga pasien diberi kartu khusus untuk keluar masuk dan cukup membayar sekali.” Ia menambahkan kebijakan ini tidak tepat untuk Subulussalam karena masyarakatnya belum memiliki pendapatan ekonomi yang memadai. “Kebijakan ini menambah beban masyarakat,” tambahnya.
Rumah sakit daerah seharusnya membantu masyarakat yang berobat, bukan menambah beban biaya bagi pasien dan keluarga. “Kami meminta Pemerintah Kota Subulussalam mengkaji ulang sistem parkir tersebut,” tegas Ikhwan Sambo. “Jika Pemkot ingin meningkatkan PAD, jangan dengan memanfaatkan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi,” tutupnya.
Jusmadi
