Indonesia Investigasi
Pesisir Barat, Lampung – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, di ruang rapat paripurna DPRD, Jumat (16/8/2024).
Rapat paripurna istimewa yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Agus Cik, S.Pd., S.E., tersebut dihadiri 10 dari 25 anggota.
Selain Bupati, ikut hadir juga Wakil Bupati, A. Zulqoini Syarif, S.H., Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pesibar, Septi Heri Agusnaeni, S.E., M.H., Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, L. Liastuti, S.Pd., M.M., pejabat tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, Camat, dan Forkopimda.
Dalam pidatonya Presiden, Joko Widodo mengatakan bahwa tahun ini genap 10 tahun dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Tahun ini juga genap lima tahun Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
“Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya,” tutur Presiden, Joko Widodo.
Menurut Presiden, Joko Widodo, hari ini 16 Agustus 2024, momen terakhir masa jabatannya bersama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan, menapaki langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan, sehingga sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.
“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar. Sehingga, sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu KM jalan desa, 1,9 juta Meter jembatan desa, 2.700 KM jalan tol baru, 6.000 KM jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” ungkap Presiden, Joko Widodo.
“Sehingga, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga, Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas,” sambung Presiden, Joko Widodo.
Presiden, Joko Widodo juga bersyukur Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di kisaran 5 persen, meski banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.
Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di Tahun 2024. Angka stunting juga mampu berkurang dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di Tahun 2024.
“Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 Triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Rp113 Triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh tanah air Indonesia. Rp225 Triliun anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan, Rp60,3 Triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia,” papar Presiden, Joko Widodo.
Presiden, Joko Widodo melanjutkan secara keseluruhan hal tersebut adalah pembangunan yang dicita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama.
Masih kata Presiden, Joko Widodo, disisi lain pihaknya juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan besar, Indonesia tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. “Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 Triliun selama 8 tahun terakhir,” jelas Presiden, Joko Widodo.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” ucap Presiden, Joko Widodo.
Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depan ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum tersebut karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Sehingga, Indonesia terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, pihaknya juga bersyukur untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
“Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga di Tahun 2024 mencapai 99 perseni. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga tahun ini mencapai 79 persen. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini,” tegas Presiden, Joko Widodo optimis.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap dukungan produk dalam negeri dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Hal itu bermaksud agar apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.
Sedangkan di bidang hukum, setelah 79 tahun merdeka, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. “Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” ungkap Presiden, Joko Widodo.
Presiden, Joko Widodo juga menegaskan bahwa keseluruhan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama untuk menjadi fondasi besar. Hal itu juga menjadi bukti bahwa persatuan, kerukunan, kerja keras dan kegotongroyongan dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. “Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional,” sebut Presiden, Joko Widodo.
“Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu. Serta, Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di Indonesia,” sambung Presiden, Joko Widodo.
Presiden, Joko Widodo tak menampik bahwa 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Dirinya menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan perhatiannya, ada celah dari langkah-langkah yang diambil, dan banyak kealpaan dalam dirinya.
Karenanya di penghujung masa jabatannya, Presiden, Joko Widodo, bersama Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyampaikan permohonan maaf. “Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak–Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045,” ucap Presiden, Joko Widodo.
Presiden, Joko Widodo menandaskan, pada 20 Oktober 2024, dirinya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden terpilih, Jendral TNI (Purn). Prabowo Subianto. “Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto juga tahun depan, Insyallah yang akan menyampaikan pidato kenegaraan,” pungkas Presiden, Joko Widodo.
(Jurnalis muda)
